Mengenai Saya

Foto saya
Nama :Ade Ayu Saputri sekolah:SMA Negeri 1 Palembang Jabatan:Bendahara Kelas :XII.IA.2

Selasa, 16 Agustus 2011


Jul 15, '07 3:03 AM
untuk semuanya
Daftar 10 Universitas Negeri dan Swasta terunggul di Indonesia versi Pusat Data dan Analisa Tempo (2007).
1. Universitas Indonesia (UI)
Kwartal ketiga tahun lalu, Times Higher Education Supplement (THES), dari Inggris menerbitkan laporan peringkat perguruan tinggi sedunia. Hasilnya, Universitas Indonesia (UI) berada di posisi 250 dari 520 perguruan tinggi terbaik sejagad.
Secara nasional, UI nomor wahid. THES menilai berdasarkan empat faktor yaitu kualitas riset, terserapnya lulusan ke dunia kerja, prestasi internasional, serta kualitas pengajaran. "Ini gambaran kualitas Universitas Indonesia dalam kacamata dunia," kata Rektor UI Usman Chatib Warsa.
Kualitas lulusan Fakultas Ekonomi perguruan tinggi ini sejak lama dikenal handal. Bahkan pemikiran ekonomi negeri ini banyak dipengaruhi lulusannya. Hasil survey Pusat Data dan Analisa Tempo (PDAT) tahun lalu juga membuktikan kualitas Program studi Ilmu Akuntansi dan Manajemen menempati peringkat teratas dibanding semua perguran tinggi di negeri ini.
Tak heran jika lima dari 12 fakultas di perguruan tinggi ini selalu dibanjiri pendaftar. Selain Fakultas Ekonomi, juga Fakultas Kedokteran, Hukum, Ilmu Budaya, serta Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saat ini sekitar 39.000 mahasiswa dalam dan luar negeri yang menuntut ilmu di Universtas Indonesia.
2. Institut Teknologi Bandung (ITB)
Teknik Informatika, Pertambangan, Perminyakan, Geofisika, dan Kimia merupakan jurusan-jurusan yang menjadi andalan Institut Teknologi Bandung (ITB). Perguruan tinggi ini mengklaim, 50 persen mahasiswanya sudah "diijon" perusahaan menjelang mereka lulus.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof Dr Adang Surachman menyebut lulusan ITB mendapat cap sebagai bibit unggul. Wajar jika 100 persen lulusannya selalu terserap di dunia kerja. "Mahasiswa yang lulus dengan indeks prestasi hanya dua pun tetap diterima di perusahaan besar" kata Adang.
Pemberian beasiswa biasanya menjadi maharnya. Misalnya sebuah perusahaan minyak multinasional dari Norwegia, baru-baru ini memberi beasiswa untuk mahasiswa teknik perminyakan. Jika tawaran diterima, artinya mahasiswa sudah terikat kontrak untuk bekerja di perusahaan itu setelah lulus.
Meski kesohor sebagai penghasil tukang insinyur paling diminati, hasil survei PDAT melihat tak semua jurusan ITB nomor wahid. Fakultas Teknik Arsitektur ITB hanya menempati peringkat tiga – kalah dengan Teknik Arsitektur Universitas Parahyangan, Bandung yang menempati posisi paling atas dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta di posisi kedua.
3. Universitas Gadjah Mada (UGM)
Yogyakarta dikenal sebagai kota seribu kampus. Diantara perguruan tinggi itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) memang paling bersinar. Bukan hanya di tingkat propinsi, sinarnya juga mengalahkan perguruan tinggi lain di negeri ini.
Beberapa jurusan yang ada di sana bahkan yang terbaik. PDAT mendapati, Fakultas Hukum di UGM masih yang terbaik di negeri ini. Persaingan pendaftar untuk bisa diterima di sana tercatat paling ketat dibanding Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran yang menyusul di bawahnya.
Namun secara umum fakultas-fakultas di UGM lebih banyak menempati posisi runner-up membayangi Universitas Indonesia. Misalnya fakultas Kedokteran, Majamenen, dan Sastra Inggris. Bahkan Ilmu Komunikasi UGM berada di posisi ketiga di bawah Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran, Bandung.
Rektor UGM, Prof Dr Sofian Efendi juga menyodorkan fakta, dalam lima tahun terakhir, Fakultas Kedokteran paling banyak diminati. "Dari 120 pelamar, hanya satu yang kami terima," kata Sofian bangga. Masih ada juga beberapa jurusan yang selalu banjir peminat diantaranya Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi, terutama Ilmu Akuntansi dan Manajemen.
Bagi Sofian, konsep universitas harus diartikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu dia tidak setuju jika universitas hanya dikaitkan dengan dunia usaha. “Tetapi bukan berarti kami mengesampingkan kebutuhkan pasar,” katanya. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, tahun ini UGM membuka Fakultas Teknologi Informasi dan Multimedia.
4. Institut Pertanian Bogor
Meski mencantumkan label pertanian, lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) tak hanya berkutat di urusan pangan. Survei yang mereka lakukan sendiri, lebih dari 40 persen lulusannya malah menekuni profesi yang berbeda dengan ilmu yang mereka unduh di bangku kuliah. Misalnya, lulusan Teknologi Pertanian banyak yang bekerja di bank swasta, perusahaan pengembang perumahan, atau wartawan.
Menurut Rektor IPB Prof Dr Ir Achmad Ansori Mattjik, itu bukan gejala baru. Fenomena itu menunjukkan keunggulan pendidikan di IPB. Perguruan tinggi ini memberikan bekal keahlian khusus kepada masing-masing mahasiswa. Keahlian khusus ini diberi nama program mayor-minor.
Program ini membuka kesempatan mahasiswa mengambil beberapa mata keahlian (jurusan) yang diminati. Misalnya, seorang mahasiswa Kedokteran Hewan (mayor) bisa mengambil mata kuliah keahlian Statistik (minor) di Departemen MIPA. Dengan bekal itu, dokter hewan lulusan IPB bisa bekerja di perusahaan yang memang membutuhkan ahli statistik.
5. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Perguruan tinggi ini secara diresmikan Presiden Soekarno, 10 Nopember 1957. Usianya relatif muda dibandingkan perguruan-perguruan tinggi negeri terkemuka lainnya. Namun pimpinan ITS malah melihat tingginya semangat para pengajar yang relatif masih muda. “Dari seribu dosen ITS, sekitar 60 persennya berusia 40 hingga 50 tahun dengan gelar Doktor dan Master,” kata rektor Prof Dr Mohammad Nuh.
Nilai lebih itu mereka tunjukkan dengan berbagai hasil yang kreatif dan inovatif. Mereka selalu berjaya di kontes robot (maritime challenge) dan pengembangan piranti lunak (software development). Kontes yang digelar setiap tahun ini merupakan upaya ITS memadukan ilmu pengetahuan dengan entertainmen.
Menurut Mohammad Nuh, institut yang dipimpinnya memang lebih menggenjot ilmu pengetahuan populer. Pendekatan ini dinilai sesuai dengan jiwa anak muda yang senang dengan ilmu populer. Dengan begitu mahasiswa terpicu untuk mengembangkan diri karena bidang ditekuni memang disukai. "Itu yang membedakan kami dengan kampus lain," kata dia.
Jurusan yang menjadi andalan ITS dan selalu menarik banyak minat diantaranya Teknik Informatika, Elektro, dan industri. Lulusannya, mampu mengisi kebutuhan pasar yang cukup besar. Fakultas Teknologi Kelautan yang terdiri dari Teknik Perkapalan dan Teknik Kelautan menjadi ciri khas sekaligus keunggulan ITS. Sementara fakultas lain di perguruan tinggi ini secara umum peringkatnya masih berada di bawah perguruan tinggi negeri lain yang membuka jurusan Teknik, seperti ITB atau UI.
6. Universitas Airlangga (Unair)
Sebuah kabar gembira diterima civitas akademika Universitas Airlangga (Unair), awal Maret lalu. Perguruan tinggi di kota Surabaya itu memenangkan dana hibah kompetitif sebesar US$ 805 ribu (sekitar Rp 7,3 miliar) dari Bank Dunia.
Rektor Unair Prof Dr Fasich mengatakan, hibah yang mereka peroleh itu menunjukkan kepercayaan lembaga dunia kepada Unair. Universitas itu akan menggunakan dana hibah untuk bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Khususnya untuk mencapai target menjadi universitas unggulan tahun 2010. Dimana setiap program studi bakal diperhitungkan di tingkat Asia.
Perguruan tinggi ini, sejak mula mengandalkan Fakultas Kedokteran sebagai program unggulan. Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi semula merupakan dua Fakultas Universitas Indonesia di Surabaya pada 60 tahun lalu. Kedua fakultas ini akhirnya menjadi embrio berdirinya Universitas Airlangga. Namun dalam perjalanannya, Kedokteran Unair hanya mampu menempati peringkat tiga secara nasional. Saat ini mereka melengkapi diri dengan membangun pusat pengkajian penyakit tropis (Tropical Deaseas Center) terbaik di Asia Tenggara.
Program studi lainnya adalah Program Studi Manajemen dan Fakultas Hukum yang menempati posisi empat secara nasional. Sejak awal Unair tidak pernah memiliki fakultas teknik. Seluruh ilmu teknik dikembangkan perguruan tinggi negeri lain yang berada di satu kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
7. Universitas Trisakti
Setiap tahun Fakultas Kedokteran Trisakti tidak pernah sepi peminat. Lebih dari seribu calon mahasiswa bersaing merebut 300 kursi yang tersedia. Menurut Wakil Rektor I Ir. Asri N.I. Adjidarmo MS jatah 300 kursi itu, 50 diantaranya sudah dipesan calon mahasiswa dari jiran, Malaysia. "Malaysia meminta lebih. Tapi kami hanya bisa memberikan 50 kursi," kata Asri.
Sejak tahun 1998, grafik penerimaan mahasiswa baru di Fakulas Kedokteran, Kedokteran gigi, dan Hukum cenderung meningkat. Asri menduga, gejala itu terkait dengan keberhasilan Trisakti untuk mencetak lulusan-lulusan berkualitas. Meskipun menurut survey PDAT, Kedokteran Trisaksi menempati peringkat delapan, namun diantara perguruan tinggi swasta peringkat merekalah yang terbaik.
Selain Kedokteran, program studi lain di Trisakti memang tampak mengkilat diantara perguruan tinggi swasta lain. Sebut saja diantaraya Program Studi Akuntansi dan Manajemen. Bahkan Program Studi Teknik Industri menempati posisi ketiga secara nasional menyisihkan perguruan tinggi negeri lainnya. Survey PDAT dua tahun lalu menunjukkan Trisakti dianggap sebagai perguruan tinggi swasta paling favorit di Indonesia.
8. Universitas Padjadjaran Bandung
Di usianya yang masuk setengah abad, Universitas Padjadjaran cukup bangga dengan menduduki peringkat papan atas dalam jajaran perguruan tinggi di tanah air. Hasil riset Majalah SWA tahun 2005, disebutkan Unpad menduduki peringkat tiga besar. "Artinya Universitas Padjadjaran memiliki posisi yang diminati users dan tidak kalah dibandingkan perguruan tinggi lain di Indonesia," kata Koordinator Humas Hadi Soeprapto Arifin.
Ada beberapa bidang keahlian di Unpad yang paling diminati dalam 10 tahun terakhir. Di Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, dan Manajemen Komunikasi meraih porsi tertinggi. Sedangkan di Fakultas ekonomi porsi itu ditempati program studi ini, Manajemen, Akuntansi, dan Studi Pembangunan.
Hasil survey PDAT juga menggambarkan peringkat yang nyaris serupa. Tiga Program Studi yang di servey diantaranya Akuntansi, Hukum, dan Manajemen berada pada posisi ketiga secara nasional. Bahkan Program Studi Ilmu Komunikasi berada pada posisi runner up dibawah Universitas Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, Unpad sudah menerapkan konsep e-learning, atau belajar melalui jaringan internet. Konsep ini menghapuskan batas waktu dan tempat untuk bertatap muka antara dosen dengan mahasiswa.
9. Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta
Sistem pendidikan di perguruan tinggi perlu memberi perhatian yang seimbang antara kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dapat mengembangkan bakat, minat, kepekaan sosial, wawasan, dan integritas kepribadian. Pendidik di Universitas Atma Jaya menyadari betul pentingnya kegiatan ekstrakurikuler ini.
Sejak 2005, Unika Atma Jaya memperkenalkan sistem penilaian yang disebut Satuan Kredit Partisipasi (SKP). Dengan satuan kredit ini mahasiswa diwajibkan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler di kampus dan paling sedikit harus mengumpulkan 15 SKP sebagai salah satu syarat kelulusan. "Dalam dunia kerja, ternyata ilmu saja tidak cukup. Kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan leadership, juga sangat menentukan keberhasilan seseorang," kata rektor Bernadette N. Setiadi, Ph.D.
Kebijakan seperti itulah yang sering dilakukan Atma Jaya untuk mempertahankan kualitas sarjana-sarjananya. Kepercayaan masyarakat terhadap lulusan Atma Jaya pun tak pernah surut. Ini dibuktikan dengan banyaknya pinangan dari berbagai perusahaan yang meminta lulusan Atma Jaya bekerja di perusahaan mereka. "Khusus untuk mahasiswa akutansi, sering diminta oleh perusahaan. Padahal mahasiswa yang bersangkutan belum lulus" kata Bernadette.
10. Universitas Diponegoro
Setiap tahun pemerintah Arab Saudi menyediakan "jatah" lowongan 2.000 orang untuk lulusan Ilmu Keperawatan Universitas Diponegoro (Undip). Sayangnya perguruan tinggi negeri kota Semarang ini hanya mampu mengisi sebagain kecil. "Luluskan ilmu keperawatan kami hanya 120 orang setiap tahun. Itu pun tidak semuanya bersedia kerja di Arab Saudi," kata rektor Prof. Dr. Susilo Wibowo.
Selain ilmu keperawatan, Undip juga memiliki fakultas unggulan diantaranya Perikanan dan Kelautan yang selama ini dianggap masih yang terbaik di Indonesia. Posisi ini dicapai karena mereka memiliki berbagai fasilitas penunjang yang lebih baik dibandingkan fakultas sejenis di perguruan tinggi lain. "Fakultas kami ada di Jepara. Fasilitas kapal sampai laut tersedia di sana," kata Susilo.
Secara nasional survey PDAT terhadap program-program studi yang paling diminati, menunjukkan Undip masih menempati posisi lima besar. Sebut saja diantaranya Program Studi Akuntansi, Kedokteran, Sastra Inggris, dan Hukum.
Satu hal yang menarik, Undip mengajarkan jiwa wira usaha kepada civitas akademika dengan praktek secara langsung. Sejak tiga bulan lalu, sekitar 200 mahasiswa bergabung membuka usaha mulai dari jualan baju, membuka warung, warnet, foto copy, alat-alat tulis, percetakan, shoting video, dan lain-lain. Berbagai usaha itu berada dalam lingkungan Undip.

Selasa, 09 Agustus 2011

Rancangan percobaan dengan menggunakan metode ilmiah
 
1.Masalah:Percobaan untuk melihat pertumbuhan kecambah
2.perumusan masalah:
1.       Apakah ada perbedaan kecambag yang tumbuh ditempat yang terang dan kecambah yang tumbuh di tempat gelap?
2.       Apakah intensitas cahaya dapat mempengaruhi [ertumbuhan suatu kecambah?
3.penyusunan kerangka:dengan melihat jangka waktu hasil pertumbuhan kecambah dari hari ke hari
4.prediksi
5.hipotesis:praduga sementara mengenai percobaan yang kita buat
6.materi percobaan: Pertumbuhan kecambah di tempat terang akan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan di tempat gelap karena pertumbuhan kecambah ditempat terang dihambat oleh sinar matahari sedangkan pertumbuhan kecambah ditempat gelap lebih cepat karena pertumbuhan tersebut tidak mendapat sianar matahari(tidak dihambat oleh sinar matahari)
A. Perkecambahan
Awal perkecambahan dimulai dengan berakhirnya masa dormansi(tidur). Perkecambahan terjadi karena pertumbuhan radikula (calon batang). Radikula tumbuh ke bawah menjadi akar sedangkan plumula tumbuh ke atas menjadi batang.
Perkecambahan ditandai dengan munculnya kecambah, yaitu tumbuhan kecil dan masih hidup dari persediaan makanan yang berada dalam biji. Ada empat bagian penting pada biji yangt berkecambah, yaitu batang lembaga (kaulikulus), akar embrionik (akar lembaga), kotiledon (daun lembaga), dan pucuk lembaga (plumula). Kotiledon merupakan cadangan makanan pada kecambah karena pada saat perkecambahan, tumbuhan belum bisa melakukan fotosintesis.
 Perkecambahan biji ada dua macam yaitu perkecambahan epigeal adalah perkecambahan yang mengakibatkan kotiledon terangkat ke atas tanah, misalnya pada perkecambahan kacang hijau (Phaseolus radiatus) dan kacang tanah (Arachis hypogaea). Sedangkan perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan yang mengakibatkan kotiledon tetap tertanam di dalam tanah, misalnya pada perkecambahan kacang kapri (Pisum sativum), jagung (Zea mays), dan padi (Oryza sativa).

Rabu, 03 Agustus 2011

Pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik ini ditambah lagi dengan gaya pemerintahan presiden soeharto yang otoriter dan diktator, membawa arah pembangunan bangsa ini terkesan lamban dan tidak merata. Pada masa orde baru, pembangunan dititik beratkan pada kesejahteraan masyarakat dan yang menjadi motor penggerak adalah sektor industri. Namun dengan sentralistik yang ada pada waktu itu, arah pembangunan kurang menyetuh masyarakat bawah sampai dipelosok, dikarenakan kelemahan dari sistem sentralistik tadi yang tidak memberikan kesempatan untuk melibatkan dan mendiskusikan dengan masyarakat bawah sebagai tujuan kesejahteraan tadi. Disamping itu motor penggerak sektor industri lebih banyak didominasi oleh kongglomerasi yang pemiliknya berasal dari kaum keluarga dan kroni cendana yang mengakibatkan kurang optimalnya motor penggerak tadi, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintahan orde baru cukup membawa perubahan dan sedikit kesejahteraan bagi bangsa ini meskipun tidak semua menikmatinya. Kondisi pembangunan dan ekonomi yang rapuh tadi kemudian menjadi hancur akibat diterjang krisis multi dimensional pada akhir tahun 1997 sampai dengan puncaknya yaitu dengan jatuhnya pemerintahan orde baru ditandai dengan turunnya presiden soeharto.

Kebijakan Pembangunan Nasional

Universitas Gunadarma

Dilakukan pembagunan nasional pada masa Orde Baru dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut.
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yaitu,
·         Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun
·         Jangka pendek mencakup periode 5 tahun (Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan.
Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu :
1.      Pelita I
Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.
Tujuan Pelita I : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
Sasaran Pelita I : Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
Titik Berat Pelita I : Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
Muncul peristiwa Marali (Malapetaka Limabelas Januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1947 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang.
2.      Pelita II
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.
3.      Pelita III
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:

Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan
Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
Pemerataan pembagian pendapatan
Pemerataan kesempatan kerja
Pemerataan kesempatan berusaha
 Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan
Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

4.      Pelita IV
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.
5.      Pelita V
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.
6.      Pelita VI
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. [1]
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : 
[2]
Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar
Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Kebijakan Fiskal
Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, misalnya pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). pendapatan nasional dan PDB yang tinggi menandakan kondisi perekonomian suatu negara sedang bergairah. Pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan fiskal mempunyai berbagai bentuk. Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang sedang marak adalah BLT. Banyak orang melihat BLT hanya bantuan kepada orang yang kurang mampu. Sebenarnya di balik itu ada tujuan khusus dari pemerintah. BLT diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga meningkat. Dengan demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat. Meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.
Contoh lain dari kebijakan fiskal adalah proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah. Katakanlah pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. Dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. Hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan mereka akan terjadi efek yang sama dengan BLT tadi.
Kebijakan fiskal juga dapat berupa kostumisasi APBN oleh pemerintah. Kisalnya dengan deficit financing. Defcit financing adalah anggaran dengan menetapkan pengeluaran > penerimaan. Deficit financing dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia. Yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat. Sayangnya, rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah. Akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri.Tidak hanya Indonesia, tetapi Amerika Serikat juga pernah menerapkan deficit financing dengan mengadakan suatu proyek. Proyek tersebut adalah normalisasi sungan Mississipi dengan nama Tenesse Valley Project. Proyek ini dimaksudkan agar tidak terjadi banjir. Proyek ini adalah contoh proyek yang menerapkan prinsip padat karya. Dengan adanya proyek ini pengeluaran pemerintah memang bertambah, tetapi pendapatan masyarakat juga naik. Pada akhirnya hal ini akan mendorong kegiatan ekonomi agar menjadi bergairah.

kebijakan pemerintah mengatasi pembangunan nasional pada masa orde baru

2. Orde Baru
Pada masa Orde Baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara.
Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan.
Hal ini berhasil karena selama lebih dari 30 tahun, pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN.
APBN pada masa pemerintahan Orde Baru, disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan dasar. Yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamental ekonomi nasional. Padahal sesungguhnya, fundamental ekonomi nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi, lebih kearah yang bersifat mikro-ekonomi. Misalnya, masalah-masalah dalam dunia usaha, tingkat resiko yang tinggi, hingga penerapan dunia swasta dan BUMN yang baik dan bersih. Oleh karena itu pemerintah selalu dihadapkan pada kritikan yang menyatakan bahwa penetapan asumsi APBN tersebut tidaklah realistis sesuai keadaan yang terjadi.
Format APBN pada masa Orde Baru dibedakan dalam penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan serta pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sirkulasi anggaran dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Kebijakan yang disebut tahun fiskal ini diterapkan seseuai dengan masa panen petani, sehingga menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi nasional memperhatikan petani.
APBN pada masa itu diberlakukan atas dasar kebijakan prinsip berimbang, yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran pengeluaran sehingga terdapat jumlah yang sama antara penerimaan dan pengeluaran. Hal perimbangan tersebut sebetulnya sangat tidak mungkin, karena pada masa itu pinjaman luar negeri selalu mengalir. Pinjaman-pinjaman luar negeri inilah yang digunakan pemerintah untuk menutup anggaran yang defisit.
Ini artinya pinjaman-pinjaman luar negeri tersebut ditempatkan pada anggaran penerimaan. Padahal seharusnya pinjaman-pinjaman tersebut adalah utang yang harus dikembalikan, dan merupakan beban pengeluaran di masa yang akan datang. Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan banyak kritik, karena anggaran defisit negara ditutup dengan pinjaman luar negeri. Padahal, konsep yang benar adalah pengeluaran pemerintah dapat ditutup dengan penerimaan pajak dalam negeri. Sehingga antara penerimaan dan pengeluaran dapat berimbang. Permasalahannya, pada masa itu penerimaan pajak saat minim sehingga tidak dapat menutup defisit anggaran.

Apa yang dimaksud dengan pembangunan nasional?

Apa yang dimaksud dengan pembangunan nasional?
Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesimbungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa , dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Perkembangan Kekuasaan Orde Baru

Perkembangan Kekuasaan Orde Baru
Dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) Soeharto mengatasi keadaan yang serba tidak menentu dan sulit terkendali. Setelah peristiwa G30S/PKI, Negara Republik Indonesia dilanda instabilitas politik akibat tidak tegasnya kepemimpinan Presiden Soekarno dalam mengambil keputusan atas peristiwa itu. Sementara itu, partai-partai politik terpecah belah dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan, antara penentang dan pendukung kebijakan Presiden Soekarno. Selanjutnya terjadilah situasi konflik yang membahayakan persatuan dan keutuhan bangsa.
Melihat situasi konflik antara pendukung Orde Lama dengan Orde Baru semakin bertambah gawat, DPR-GR berpendapat bahwa situasi konflik harus segera diselesaikan secara konstitusional. Pada tanggal 3 Februari 1967 DPR-GR menyampaikan resolusi dan memorandum yang berisi anjuran kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera agar diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS.
Pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto dikukuhkan di dalam Sidang Istimewa MPRS. MPRS dalam Ketetapannya No. XXXIII/MPRS/1967 mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Dengan adanya Ketetapan MPRS itu, situasi konflik yang merupakan sumber instabilitas politik telah berakhir secara konstitusional.
Sekalipun situasi konflik berhasil diatasi, namun kristalisasi Orde Baru belum selesai. Untuk mencapai stabilitas nasional diperlukan proses yang baik dan wajar, agar dapat dicapai stabilitas yang dinamis, yang mendorong dan mempercepat pembangunan. Proses ini dimulai dari penataan kembali kehidupan politik yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. dengan adanya peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto sebagai pemegang tampuk pemerintahan di Indonesia, maka dimulailah babak baru yaitu sejarah Orde Baru.
Pada hakikatnya, Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan Negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 , atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di masa lampau. Di samping itu juga berupaya menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
Perjuangan dalam rangka meluruskan kembali jalan yang telah diselewengkan, dicetuskan dalam tuntutannya yang dikenal dengan sebutan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada hakikatnya tuntutan itu mengungkapkan keinginan-keinginan rakyat yang mendalam untuk melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi kehidupan dalam situasi kongkret. Jawaban dari tuntutan itu terdapat dalam ketetapan sebagai berikut :
  1. Pengukuhan tindakan Pengemban Surat Perintah Sebelas Maret yang membubarkan PKI beserta organisasi massanya pada sidang MPRS dengan Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.
  2. Pelarangan faham dan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia dengan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966.
  3. Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.
Usaha penataan kembali kehidupan politik ini dimulai pada awal tahun 1968 dengan penyegaran DPR-GR. Penyegaran ini bertujuan menumbuhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Komposisi anggota DPR terdiri dari wakil-wakil partai politik dan golongan karya. Taha selanjutnya adalah penyederhanaan kehidupan kepartaian, keormasan, dan kekaryaan dengan cara pengelompokkan partai-partai politik dan golongan karya. Usaha ini dimulai tahun 1970 dengan mengadakan serangkaian konsultasi dengan pimpinan partai-partai politik. Hasilnya lahirlah tiga kelompok di DPR yaitu :
1. Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari partai-partai PNI, Parkindo, Katolik, IPKI, serta Murba
2. Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri dari partai-partai NU, Partai Muslimin Indonesia, PSII, dan Perti
3. Kelompok Organisasi Profesi seperti organisasi buruh, organisai pemuda, organisasi tani dan nelayan, organisasi seniman, dan lain-lain tergabung dalam kelompok golongan karya
Kebijakan Pemerintah Orde Baru
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh pemerintah adalah melaksanakan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional yang diupayakan pada zaman Orde Baru direalisasikan melalui Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia.
Untuk memberikan arah dalam usaha mewujudkan tujuan nasional tersebut maka MPR telah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak tahun 1973. Pada dasarnya GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya. GBHN dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang berisi program-program konkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Pelaksanaan Repelita telah dimulai sejak tahun 1969.
Pembangunan nasional yang selalu dikumandangkan tidak terlepas dari Trilogi Pembangunan sebagai berikut :
- Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.
Selain itu dikumandangkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diiringi oleh pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, sejak Pelita III pemerintah Orde Baru menetapkan Delapan Jalur Pemerataan yaitu :
1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, terutama sandang, pangan dan perumahan
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
3. Pemerataan pembagian pendapatan
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan kesempatan berusaha
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususunya bagi generasi muda dan kaum wanita
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
Kenyataan bahwa Indonesia belum mampu melaksanakan pemerataan pembangunan mengaharuskan kita untuk juga memikirkan cara lain yang perlu ditempuh agar Indonesia dalam tahun-tahun mendatang lebih berhasil dalam menanggulangi masalah ketimpangan distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan juga adalah strategi pembangunan alternatif yang dapat diterapkan di Indonesia. Jika kita melihat keberhasilan negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, Taiwan, Hongkong, dll dalam menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan yang merata, maka akan terlihat bahwa negara-negara tersebut secara umum telah menerapkan tujuh model pembangunan seperti yang dikemukakan oleh James Weaver, Kenneth Jameson, dan Richard Blue yaitu :
1. Pembangunan yang mengutamakan penciptaan lapangan kerja
2. Pembangunan yang mengutamakan penyaluran kembali investasi untuk membantu golongan penduduk miskin
3. Pembangunan yang terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar dari seluruh penduduk
4. Pembangunan yang mengutamakan pengembangan sumber-sumber daya manusia yang harus didahului oleh redistribusi harta produktif
5. Pembangunan yang mengutamakan pembangunan pertanian dulu sebelum bisa mencapai pertumbuhan dengan pemerataan, khususnya dengan usaha land reform
6. Pembangunan yang mengutamakan pembangunan pedesaan terpadu yang menekankan bahwa berbagai usaha pokok sangat diperlukan untuk keberhasilan pembangunan disertai pemerataan
7. Pembangunan yang mengutamakan penataan ekonomi internasional baru yang menekankan bahwa konteks atau lingkungan internasional harus diubah dulu sebelum strategi pembangunan disertai pemerataan dapat berhasil
Hakikat Orde Baru
Tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diletakkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Landasan Orde Baru :
1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional : TAP MPRS/MPR
Integrasi Timor-timur ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Wilayah Timor Timur merupakan wilayah koloni Portugis sejak abad ke-16 setelah sempat berpindah tangan ke Belanda. Namun demikian, karena jaraknya yang cukup jauh dari Portugis, wilayah Timor Timur tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat di Portugis. Pada tahun 1975, terjadi kekacauan politik yang melibatkan partai-partai politik di sana. Partai-partai politik yang bertikai tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Hal ini diperparah dengan pemerintah Portugis memilih meninggalkan Timor Timur. Dengan demikian, situasi di Timor Timur menjadi tidak menentu dan tidak jelas pemerintahannya.
Untuk meredakan kekacauan yang terjadi di Timor Timur, sebagian masyarakat Timor Timur mempunyai keinginan menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Keinginan itu disampaikan oleh para pemimpin partai politik yang ada di Timor Timur. Keinginan itu tentu saja disambut dengan baik oleh pemerintah Republik Indonesia. Setelah melalui berbagai proses, akhirnya Timor Timur secara resmi menjadi bagian dari negara Republik Indonesia pada bulan Juli 1976, dan dijadika propinsi yang ke-27.
Namun demikian, ada juga partai politik yang tidak setuju dengan masuknya Timor Timur menjadi wilayah Republik Indonesia. Kelompok ini salah satunya adalah Fretilin. Kelompok inilah yang terus memperjuangkan hak-haknya dengan melakukan gerilya terhadap pemerintah Indonesia. Ketika Presiden Habibie menjabat sebagai Presiden RI tahun 1999, merasa bahwa Timor Timur seperti duri dalam daging. Untuk mengakhiri dilemma itu, Presiden Habibie memberikan dua pilihan kepada rakyat Timor Timur, tetap bersatu atau pisah dengan Indonesia. Usul ini ditanggapi oleh rakyat Timor Timur. Kemudian di masa pemerintahan Habibie digelar jajak pendapat untuk menentukan status Timor Timur. Akhirnya, berdasarkan hasil jajak pendapat pada tahun 1999 Timor Timur secara resmi keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara tersendiri dengan nama Republik Demokrasi Timor Lorosae atau Timor Leste.

latar belakang lahirnya orde baru

Latar belakang
Lahirnya era orde baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya orde lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negri yang tidak kondusif pada masa orde lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar. Kronologis lahirnya orde baru
  • 30 September 1965
    Terjadinya pemberontakan G30S PKI
  • 11 Maret 1966
    Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan
  • 12 Maret 1966
    Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang
  • 22 Februari 1967
    Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno
  • 7 Maret 1967
    Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuka sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil
    pemilu
  • 12 Maret 1967
    Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era orde baru
Sebutkan ciri pokok dan kebijakan-kebijakan pada masa orde baru?
Ciri pokok orde baru
  • Pemerintahan yang diktator tetapi aman dan damai
  • Tindak korupsi
    merajalela
  • Tidak ada kebebasan berpendapat
  • Pancila terkesan menjadi ideologi tertutup
  • Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat
  • Ikut sertanya militer dalam
    pemerintahan
  • Adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin
Kebijakan pada masa orde baru
  • Indonesia didaftarkan lagi menjadi anggota PBB pada bulan september 1966
  • Adanya perbaikan ekonomi dan pembangunan
  • Pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran
  • Dilaksanakannya kebijakan transmigrasi dan keluarga berencana
  • Adanya gerakan memerangi buta
    huruf
  • Dilakukannya swasembada pangan
  • Munculnya gerakan Wajib Belajar dan gerakan Nasional Orang Tua Asuh
  • Dibukanya kesempatan investor asing untuk menanamkan modal di
    Indonesia